HEADLINE: Puluhan Kantor Kementerian di Jakarta Jadi Klaster Covid-19, Bagaimana Pengendaliannya?
Epidemi Covid-19 belum memperlihatkan pertanda akan usai. Kebalikannya, masalahnya terus bertambah. Beberapa kluster baru banyak muncul. Paling baru, kantor pemerintahan malah jadi titik kluster baru penebaran Covid-19. Data Dinas Kesehatan DKI per 18 September 2020 seperti dikutip di situs corona.jakarta.go.id mengatakan, ada 27 kantor kementerian/instansi sebagai kluster baru Covid-19.
Kantor itu ialah, Kementerian Perhubungan Perkeretaapian (1 masalah), Tubuh Litbangkes Kemenkes (50 masalah), Batlibang Kemenhub (5 masalah), Unit OSDM Kemenaker (1 masalah), Dirjen Imigrasi (21 masalah) Dirjen Polpum Kemendagri (1 masalah), Dukcapil Kemendagri (2I masalah), Istana Wakil presiden (2 masalah), Kantor Pajak Cengkareng (5 masalah), Kantor Pajak Pratama Jakarta (15 masalah), Kantor Service Pajak Madya Jakbar (1 masalah) Kantor PPLP Tanjung Priok (88 masalah), Kemenakertrans (24 masalah), Kemendagri (24 masalah), Kemendikbud (25 masalah), Kemenhub Kelautan (3 masalah), Kemenko Parvest (1 masalah), Kemenko PMK (12 masalah), Kemenkop KUKM (2 masalah).
Disamping itu, Kemenkumham Pejaten Barat (2 masalah) Kemenkumham RI (35 masalah), Kemenlu (7 masalah) Kemenpan RB (8 masalah), Kemenpora (41 masalah), Kemenristekbrin (1 masalah), Kemensos (1 masalah), Kemenag (5 masalah), Kementerian Bappenas (10 masalah), Kementerian ESDM (36 masalah), Kementerian Kelautan serta Perikanan (2 masalah), Kementerian Kelautan (6 masalah), Kemenkes (252 masalah), Kementerian Keuangan (57 masalah) Kementerian LH (3 masalah), Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif (33 masalah), Kemendag (5 masalah), Kementerian Perhubungan (175 masalah), Kementerian Pertahanan (64 masalah), Kementerian Pertanian (18 masalah) Kementerian PPAPP (15 masalah), Kementerian UMKM (2 masalah), Kemkominfo (65 masalah), KKP Tanjung Priok (31 masalah), KKP Pratama Grogol Petamburan (5 masalah), KKP Pratama Palmerah (32 masalah), KPPN Otista (1 masalah), Litbang Kemendagri (33 masalah), KUA Kecamatan Pasar Minggu (1 masalah).
Juru Bicara sekaligus juga Ketua Team Ahli Satgas Perlakuan Covid-19 Wiku Adisasmito membetulkan kluster kantor pemerintahan sekarang jadi perhatian bersamaan semakin bertambahnya jumlah masalah positif.
Dia juga minta seluruh pihak baik yang ada di perkantoran atau perjalanan ke arah atau pulang dari kantor masih menahan berlangsungnya penyebaran Covid-19 supaya tidak ada korban lain dari penyakit itu.
"Publik harus juga mengenali jika semakin banyak petinggi yang terverifikasi positif serta ini adalah bentuk transparan publik serta tak perlu berlangsung stigma negatif pada beberapa petinggi pulbik," katanya, Jumat (18/9/2020).
Wiku mengatakan, virus Covid-19 tidak kenal kedudukan, tidak kenal tipe kelamin, serta tidak kenal usia. Epidemi ini dapat menggempur siapapun tanpa ada kenal waktu.
"Telah lebih dari lima kepala wilayah serta petinggi publik yang wafat sebab Covid-19. Kami ikut berkabung pada peristiwa ini," katanya.
Dirjen Penjagaan serta Pengaturan Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menjelaskan, terus bermunculannya kluster Covid-19, memperlihatkan sumber penyebaran ditengah-tengah warga masih ada.
"Jika kita melihat dengan cara dalam karena itu sumber penyebaran antara kita masih ada," tuturnya, Kamis (17/9/2020).
Yurianto menyebutkan, berdasar hasil kontrol memakai polymerase chain reaction (PCR), 80 pasien positif Covid-19 tidak mempunyai tanda-tanda apa saja. Sesaat 20 % yang lain cuma mempunyai tanda-tanda mudah atau sedang.
Tingginya prosentase orang tanpa ada tanda-tanda (OTG) terkena Covid-19 buka kesempatan sumber penyebaran makin besar. Karena, ada peluang warga tidak mengetahui dianya terkena Covid-19 tetapi masih beraktivitas di ruang umum.
"Berarti 80 % tidak berasa sakit, seseorang tidak berasa lihat ia sakit, ini yang menjadi persoalan," katanya.
Buat tutup kesempatan sumber penyebaran Covid-19, Yurianto minta warga taat mengaplikasikan prosedur kesehatan. Warga harus memakai masker secara benar, jaga jarak aman minimum satu mtr. serta membersihkan tangan dengan sabun di air mengalir minimum 20 detik.
"Jika jaga jarak, memakai masker serta membersihkan tangan tidak dilaksanakan dengan disiplin bisa menjadi pintu untuk terjangkiti," kata Yurianto akhiri.
ketua Team Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi mengatakan, untuk hentikan penebaran serta timbulnya kluster-kluster baru diperlukan suport aktif semua komponen warga. Bila tidak, epidemi ini akan sulit dikontrol.
"Serta ini, tentu saja akan berefek negatif, tidak cuma pada kesehatan, tetapi ekonomi dengan cara berkelanjutan," lanjut Adib, Jumat (18/9/2020).
Adib menyebutkan jumlah dokter yang berguguran jadi pekerjaan besar, ditambah lagi seimbang dalam service kesehatan harus juga masih berjalan.
Beberapa tenaga medis sekarang jadi benteng paling akhir dalam perlakuan Covid-19.
"Indonesia serta belum capai pucuk epidemi Covid-19 gelombang pertama. Bila ini (ketidakdisiplinan prosedur kesehatan) terus bersambung, karena itu Indonesia bisa menjadi episentrum dunia, yang mana akan berefek makin jelek pada ekonomi serta kesehatan negara," tuturnya.
Kepala Bagian Peningkatan Karier Perhimpunan Pakar Pandemiologi Indonesia Masdalina Pane mengatakan, bermunculannya kluster baru, termasuk juga di beberapa kantor pemerintahan, jadi sinyal jika limitasi sosial bertaraf besar (PSBB) tidak efisien.
"Semenjak awal saya tidak sepakat dengan PSBB sebab kebanyakan bagian yang terbuka (11 bagian)," katanya pada Liputan6.com, Jumat (18/9/2020).
Menurut dia, yang bertambah efisien pasti isolasi serta karantina yang disiplin. "Karantina daerah dari unit paling kecil rumah bukan satu kota diisolasi," tambahnya.
Masdalina mengatakan, timbulnya cluster di beberapa kementerian, ditambah di kementerian yang terkait langsung dengan tehnis perlakuan Covid-19 seperti Kementerian Kesehatan atau Kementerian Perhubungan, cukup dapat dipahami. Menurut dia, beberapa PNS yang ada di kementerian itu, sakalipun ada kebijaksanaan kerja di rumah, PNS di Kemenkes semakin banyak lakukan pekerjaan dari kantor.
Peranan service, katanya, tidak bisa diganti dengan kerja di dalam rumah, hingga risiko terkena Covid-19, baik lewat fasilitas transportasi atau terjangkiti sebab service dengan pasien langsung itu semakin besar.
"Jadi lumrah saja jika PNS di Kemenkes memilki efek semakin tinggi serta mempunyai jumlah (terkena) semakin banyak. Jadi tidak cuma disebabkan ketidakdisiplinan dari PNS Kementerian Kesehatan dalam memakai APD yang mengakibatkan masalah Covid-19 di kementerian kesehatan semakin banyak," tuturnya.
Untuk jalan keluar atas timbulnya masalah kluster kementerian itu, Masdalina meminta dilaksanakan sesuai dengan mekanisme standard kesehatan. "Masalah di isolasi, bila sedang atau berat di rawat di RS, close kontak di karantina termasuk juga rekanan kerja di kantor," tegasnya.
Dokter ahli paru Seksi Infeksi Departemen Pulmonologi serta Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Kampus Indonesia (UI) Erlina Burhan mengatakan, salah satunya usaha kurangi timbulnya kluster baru dengan 3M yaitu jaga jarak, membersihkan tangan serta menggunakan masker.
Erlina mengatakan, menggunakan masker serta bisa kurangi efek terserang Covid-19 sampai 0 %. Ia mengumpamakan, bila seseorang dengan satu seseorang berjumpa tanpa ada memakai masker serta menjaga jarak, sedang satu dari mereka sakit Covid-19, karena itu efek penyebaran 100 %.
"Tetapi jika yang sehat yang gunakan masker, 70 % kekuatan penyebarannya," katanya.
Bila orang yang sakit kenakan masker, karena itu efek penyebaran menyusut jadi 5 %. Tetapi, bila ke-2 orang itu saling kenakan masker, karena itu efek penyebaran kembali lagi turun jadi 2 %.
"Jika kedua-duanya telah gunakan masker serta ditambah menjaga jarak, karena itu efek penyebaran jadi 0 %."
Usaha yang bisa dilaksanakan buat menjaga 0 % itu dengan membersihkan tangan dengan sabun.
Jumlahnya kluster baru di pemerintahan mendapatkan tanggapan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Diakuinya prihatin atas tingginya masalah Covid-19 cluster perkantoran. Puan mengharap kantor-kantor pemerintahan jadi contoh buat kantor lain dan terus tingkatkan disiplin pada prosedur kesehatan pada semua pegawainya.
"Tingginya masalah Covid-19 cluster perkantoran ini benar-benar memprihatinkan. Kantor-kantor pemerintahan harus memberikan contoh disiplin patuhi prosedur kesehatan," kata Puan, Kamis (17/9/2020).
Puan minta semua kementerian/instansi baik di pusat atau wilayah untuk menilai serta memantau penerapan prosedur kesehatan di semasing kantor.
Puan minta setiap kementerian/instansi arus pastikan semua kebijaksanaan yang diambil berbasiskan pada perlindungan semua pegawai.
"Janganlah sampai kantor-kantor pemerintahan jadi contoh jelek implikasi prosedur kesehatan, mengingat berdasar data Pemprov DKI, masalah Covid-19 sudah menebar ke 30 kantor kementerian serta tubuh yang ada di Jakarta," papar Puan.
Puan memberikan contoh kebijaksanaan yang diaplikasikan di DPR sekarang ini, yaitu dibatasinya peserta rapat cuma 20 % yang ada dengan cara fisik, yang terbagi dalam ketua atau faktor pimpinan komisi/tubuh serta perwakilan semasing fraksi, anggota yang lain bisa ikuti rapat dengan cara virtual untuk menahan penyebaran Covid-19. Kontrol temperatur badan serta menjaga jarak di ruangan rapat diaplikasikan. Mengenai jalannya rapat bisa dibuka media lewat siaran secara langsung di situs sah DPR RI.
"Kami masih produktif serta disiplin dengan prosedur kesehatan untuk menahan penyebaran Covid-19," papar wanita pertama sebagai Ketua DPR RI itu.
Setelah itu, Puan menggerakkan semua kementerian/instansi selekasnya ambil kebijaksanaan taktiks yang bisa membuat perlindungan semua pegawai dengan tingkatkan usaha protektif serta kuratif.
"Menggerakkan Pemerintah untuk mempererat prosedur kesehatan di tempat perkantoran, khususnya di lembaga pemerintah sekaligus juga membuat tes Covid-19 dengan cara periodik selama saat epidemi, buat mendesak angka penebaran Covid-19 di tempat perkantoran," tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi IX Saleh Daulay minta Satgas serta Pemerintah tegas untuk menertibkan atau tutup sesaat pekerjaan di kantor kementerian yang terkena.
"Satgas serta pemerintah harus mengaplikasikan prosedur kesehatan lebih ketat. Harus dievaluasi betul apakah yang berlangsung di perkantoran ini. Jika prosedur tidak dapat dilaksanak, kantor itu harus di istirahatkan atau tutup sesaat," kata Saleh pada Liputan6.com, Jumat (18/9/2020).
Saleh mengaku, penutupan kantor tidak bisa dilaksanakan di semua tempat. Dia memberikan contoh kantor Kemenkes.
"Tetapi memang benar ada beberapa kantor yang tidak dapat ditutup. Contoh Kemenkes, kan kemenkes ini tidak dapat stop kerja sebab mereka kerja di baris paling depan perlakuan Covid-19," katanya.
Sebab tidak dapat dilaksanakan WFH, karena itu Saleh merekomendasikan Pemerintah memberikan perlindungan tambahan buat karyawan kantor kementerian yang harus tetap Work From Office.
"Kenapa kemenkes cluster tinggi? Bisa mereka tiba ke RS setiap hari, langsung memeriksa orang terkena serta tenaga medis. Lumrah jika mereka langsung terkait dengan pasien," katanya.
"Karenanya mereka itu sisi yang rawan, karena itu mereka harus dilindungi tambahan oleh pemerintah. Jika ke RS contoh harus gunakan APD komplet seperti dokter," sambungnya.
Saleh pastikan, budget untuk perlindungan tambahan atau APD buat pegawai Kemenkes aman.
"Harus ada perlindungan tambahan dari oemerintah. Sediakan APD komplet. Budget cukup. Tidak ada fakta pemerintah tidak ada budget itu. Saya ketahui betul ada itu budget. Budget harusnya aman, ada banyak budget yang belum diserap," tegasnya.
Kecuali pemerintah pusat serta Satgas, Saleh memberikan dukungan kebijaksanaan Pemprov DKI melakukan PSBB serta tingkatkan tracing-testing. Untuknya hal itu cara pas untuk pengaturan cluster kantor.
"PSBB keseluruhan ketat bisa jika zone merah. Serta ingat, buat pebisnis atau kantor, tidak ada fakta tutupi karyawan terkena sebab ini bukanlah aib. Jadi harus dibuka datanya, membuka saja jika ada karyawan terkena. Jangan tertutupi-tupi, dibuka agar dapat diatasi sebab semua obat Covid diongkosi negara. Malah jika tertutupi bayar sendiri," dia menandaskan
Dalam informasi implikasi kembali lagi PSBB ketat, Minggu (13/9/2020), Anies menyebutkan masalah penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta paling banyak dari cluster perkantoran. Penemuan beberapa cluster perkantoran ini sebab terus-menerusnya penerapan uji swab PCR oleh Pempr...
